Jakarta, Komandodp.com | Pemerintah melalui kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy melarang sekolah dan pemerintah daerah mengangkat guru honorer baru Muhadjir mengingatkan para kepala sekolah negeri untuk tidak lagi merekrut guru honorer baru. Perekrutan guru honorer menurut Muhadjir Effendy, melanggar peraturan pemerintah.

“Larangan sekolah merekrut guru honorer telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48/2005 Jo PP No 43/2007,” katanya.

Dengan PP tersebut, maka status guru yang di perbolehkan hanya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

“Sesuai arahan Presiden pemerintah daerah dan kepala sekolah tak boleh lagi mengangkat guru honorer” Kata Muhajir

Dari data Pemerintah Jumlah guru honorer di sekolah negeri yang harus diselesaikan sebanyak 736.000 dari 2.021.000 orang. Menurut Muhadjir, salah satu permasalahan yang sedang diselesaikan Kemendikbud adalah persoalan guru honorer di sekolah negeri yang diangkat hanya dengan surat keputusan kepala sekolah.

Pada 2018, kata Muhadjir, pemerintah akan merekrut sebanyak 112.000 guru pegawai negeri sipil. Para guru honorer bisa mengikuti tes, namun usia maksimal 35 tahun. Kebijakan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap nasib guru honorer yang sudah lama.

Read Now  Presiden ke NTB Serahkan Langsung Bantuan Pembangunan Rumah Korban Gempa

Mendikbud mengatakan untuk menyelesaikan sisa guru honorer yang ada saat ini pemerintah menyiapkan posisi PPPK. dengan solusi yang diberikan pemerintah tersebut, namun tetap harus mengikuti tes sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Dia berharap, pengangkatan guru honorer menjadi PPPK dapat menjadi solusi terbaik, namun ia mengingatkan agar nantinya para guru PPPK tersebut melakukan tugasnya sebagi guru dengan profsional dan tidak lagi melakukan kegiatan lain diluar profesinya sebagai guru. sebab nantinya rekrutmen PPPK berdasarkan kwalitas melalui tes.

Dia mengatakan, janji pemerintah mengangkat guru honorer menjadi PPPK harus dikawal penuh mengingat adanya wacana bahwa penggajian PPPK akan di bebankan pada APBN sama dengan guru PNS, bedanya mereka tidak dapat gaji pensiun, namun bisa disiasati para PPPK tersebut dengan mengkuti program jaminan hari tua. (ADM-KP)